DPR Tolak Usulan Susi untuk Beli Pesawat Patroli dan Kapal Markas

  Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, hari ini menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. Rapat tersebut membahas pengesahan perubahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBN-P 2016 yang ditetapkan sebesar Rp 10,57 triliun.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR juga secara resmi menolak anggaran pengadaan 6 pesawat patroli sebesar Rp 900 miliar, dan 1 kapal markas senilai Rp 600 miliar, yang diajukan Susi pada rapat sebelumnya."Setelah melalui perdebatan yang cukup alot pada rapat sebelumnya, secara resmi pembelian pesawat patroli dan kapal markas ditolak Komisi IV," kata ketua sidang yang juga Ketua Komisi IV, Edhy Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Diungkapkan Susi, ongkos operasional patroli laut memakai pesawat patroli bisa lebih murah ketimbang dengan menggunakan kapal laut. Bahkan menurutnya, negara bisa menghemat lebih dari Rp 500 miliar lebih per tahun."Total kita hitung setahun dengan jam kerja 5 hari untuk 6 pesawat biaya hanya Rp 35 miliar, sementara kalau dengan patroli kapal laut dengan jam operasi 3 hari kerja selama 50 jam bisa mencapai Rp 600 miliar," kata Susi.

Susi mengungkapkan, hitungan tersebut terutama dihitung dari perbandingan konsumsi BBM antara pesawat udara dan kapal laut.Lewat penghematan setidaknya Rp 500 miliar tersebut, pihaknya bisa mengalihkannya ke pembelian speedboat untuk pengawasan di pulau-pulau kecil."Penghematan Rp 500 miliar jadi kita bisa tambah buat beli speedboat. Kemarin saya ke NTT terumbu karang rusak karena bom ikan, setelah ditanya ternyata mereka kurang perahu untuk pengawasan," jelas Susi.

Sementara untuk usulan kapal markas, Susi ingin agar dirinya maupun pejabat eselon I kementeriannya bisa berkantor di mana pun di atas laut.
"Punya kapal markas dengan wilayah laut yang luas itu harus. Fungsinya untuk bakti sosial,ada rumah sakit, sekolah keliling, karantina ikan. Juga agar Dirjen saya berkeliling, nggak hanya di Jakarta terus kantornya," ucapnya."Ada kapal markas kan staf dan jajaran KKP lebih sering di lautan. Kita mau pinjam kapal perang kadang fasilitasnya bukan buat peruntukan kantor, atau baksos keliling, jadi repot," tambahnya

Minapolitan pemicu Paradigma Perikanan Pekalongan Mengembalikan kejayaan Bahari

Batik bukan satu satunya potensi yang ada di Kota Pekalongan, salah satu potensi lain yang diandalkan Kota Pekalongan adalah sektor perikanan yang kini sempat "tenggelam" pada era 1990 hingga 2002. Namun, dengan terpilihnya Kota Pekalongan dari 12 kota lainnya sebagai salah satu sasaran proyek minapolitan oleh Pemerintah, kini Pemkot terus memacu sektor perikanan agar kembali jaya seperti tahun sebelumnya.

Program pendukung pembangunan kawasan minapolitian pun terus digarap, seperti pengerukan alur sebagai upaya mempelancar lalu lintas kapal nelayan, pembangunan "breakwater" (penahan gelombang), dan peninggian jalan karena sering tergenang rob. Selain itu, pemkot juga membangun pelabuhan, peninggian dermaga, sarana pendukung penahan laju pengikisan daratan, dan pembangunan pos terpadu untuk pelabuhan perikanan, serta pembangunan pasar ikan,

terpilihnya Kota Pekalongan sebagai salah satu kawasan proyek minapolitan akan berdampak positif terhadap kemajuan perikanan daerah setempat.Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP) sebagai salah satu instansi yang diberikan tanggung jawab membantu pemkot akan mendukung sepenuhnya terwujudnya kawasan minapolitian."Pembangunan berbasis kawasan minapolitan pada intinya adalah milik Pemkot Pekalongan, sedangkan PPNP hanya sebatas membantu pengembangan sektor kemaritiman itu," katanya.

Selain Pelabuhan Bagan Siapi-Api dan Muncar, Jawa Timur, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan pernah meraih kejayaan pada era 1990 hingga 2002 sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia.
"Sebagai bukti, saat itu, kegiatan proses lelang ikan di TPI hingga pukul 23.00 WIB karena produksi ikan yang terus melimpah. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya kawasan minapolitan, Kota Pekalongan mampu meraih kembali predikat sebagai kota pelabuhan perikanan terbesar," katanya. Pada era 1990-an, produksi ikan nelayan mampu mencapai 300--500 ton per hari sedang kini hanya sekitar 70 ton per hari.
Untuk mendukung langkah keberasilan proyek minapolitan, PPNP juga terus melakukan langkah-langkah produktif dan terencana, serta mereformasi birorasi agar memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Pemberian surat izin berlayar (SIB) pada kapal nelayan berbobot 30--60 grosstone yang semula memerlukan waktu relatif lama kini bisa selesai hanya tiga hari
mengatakan bahwa kegiatan proyek minapolitian mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan.Kawasan minapolitan, kata dia, berdasar Keputusan Menteri KP Nomor 32 Tahun 2010 dengan ditindak lanjuti Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 523/138/2010.Minapolitan yang dibangun Pemkot Pekalongan memang belum sepenuhnya memadai sehingga perlu upaya dan pembangunan terencana untuk mengembangkan sektor kemaritiman itu.Berdasar data perolehan produksi ikan di TPI, produksi ikan sejak Januari hingga akhir Desember 2017, produksi ikan sebanyak 13.986.053.000 kilogram atau setara Rp150.267.568.000,00. Saat ini harga ikan relatif tinggi sehingga hasil raman (nilai transaksi lelang) ikan juga meningkat," katanya. "Techno Park"Pemkot Pekalongan menyatakan optimistis pembangunan kawasan minapolitan ini akan dapat mengembalikan kejayaan perikanan daerah setempat, apalagi Presiden RI Joko Widodo telah memberikan sinyal perlu dibangunnya "Techno Park" berwawasan kemaritiman.

Hal ini nantinya akan disinergikan dengan proyek minapolitan yang sudah lebih dahulu dicanangkan. megaproyek kawasan minapolitan yang dicanangkan pemerintah pusat dengan Pemkot Pekalongan pada tahun 2011, kini mulai menunjukkan hasil dengan dibuktikan hasil pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor lelang yang pada tahun 2017 sebesar Rp 6,5 miliar naik menjadi Rp. 7miliar pada tahun 2017.
Ada dua bagian yang dikerjakan untuk proyek minapolitan, yaitu pemkot membuat zona pendukung, sedangkan pusat dan Pemerintah Provinsi Jateng membangun zona inti.
Zona pendukung yang diupayakan oleh pemkot meliputi infrastruktur yang baik dan penanganan rob serta pembuatan tambak dari sawah yang tidak bisa dipakai untuk lahan pertanian. fokus menggarap zona pendukung untuk proyek minapolitan perlu totalitas agar tidak menghambat zona yang lain yang di sebabkan zona pendukungnya tidak berkwalitas, sedangkan zona intinya akan dikerjakan oleh Pemprov Jateng dan pusat. Untuk memacu kejayaan perikanan Kota Pekalongan, pemkot membentuk poros maritim yang berfungsi membantu pengelolaan pasar ikan di dekat tempat pelelangan ikan (TPI).Pembentukan poros maritim tersebut sebagai upaya memberi kemudahan para pedagang ikan berjualan. Saat ini para pedagang ikan masih terpencar sehingga perlu ada pasar sentral yang bisa membuat mereka lebih mudah berjualan, baik untuk pedagang kecil maupun tengkulak besar. Untuk kegiatan itu membutuhkan dana sekitar Rp12 miliar karena pemkot harus melakukan pembebasan lahan milik warga seluas dua hektare.

Lahan milik warga yang akan dibebaskan tersebut tidak mungkin digunakan dengan sistem sewa, tetapi harus dibeli. kondisi cuaca di perairan laut yang relatif membaik berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan nelayan melimpah sehingga harga ikan stabil. Saat ini harga ikan jenis tongkol Rp16 ribu per kilogram, ikan layang Rp15.500,00/kg, dan ikan tengiri Rp30 ribu/kg, bentong Rp15 ribu/kg, dan banyar Rp18 ribu/kg.

Terdongkraknya harga ikan ini, kata dia, tentunya akan membawa dampak positif terhadap para nelayan mencari ikan di laut. Nelayan Kota Pekalongan juga tidak terpengaruh terhadap adanya larangan nelayan mencari ikan dengan pukat hela dan cantrang karena sebagian besar mereka menggunakan kapal jenis purse seine.
Dengan melimpahnya persediaan ikan tersebut juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ikan.

Pedagang ikan di TPI Kota Pekalongan Tauri (59) menambahkan bahwa para pedagang akan mendukung langkah pemkot membangun kawasan minapolitan.
"Sebenarnya ada dan tidaknya kawasan minapolitan tidak begitu berpengaruh terhadap para pedagang ikan. Hanya saja dengan adanya kawasan minapolitan diharapkan akan mempermudah para pedagang ikan lebih lancar berdagang," katanya.

Semoga Mega Proyek minapolitan ini dapat memberikan nuansa segar terhadap pendapatan Nelayan dan Pemkot Pekalongan sektor Perikanan, sehingga kejayaan perikanan di pekalongan dapat kembali seperti era keemasan dulu.