Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan,
Susi Pudjiastuti, hari ini menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. Rapat
tersebut membahas pengesahan perubahan anggaran Kementerian Kelautan dan
Perikanan dalam APBN-P 2016 yang ditetapkan sebesar Rp 10,57 triliun.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR
juga secara resmi menolak anggaran pengadaan 6 pesawat patroli sebesar Rp 900
miliar, dan 1 kapal markas senilai Rp 600 miliar, yang diajukan Susi pada rapat
sebelumnya."Setelah melalui perdebatan yang cukup alot pada rapat
sebelumnya, secara resmi pembelian pesawat patroli dan kapal markas ditolak
Komisi IV," kata ketua sidang yang juga Ketua Komisi IV, Edhy Prabowo di
Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/6/2016).
Diungkapkan Susi, ongkos operasional
patroli laut memakai pesawat patroli bisa lebih murah ketimbang dengan
menggunakan kapal laut. Bahkan menurutnya, negara bisa menghemat lebih dari Rp
500 miliar lebih per tahun."Total kita hitung setahun dengan jam kerja 5
hari untuk 6 pesawat biaya hanya Rp 35 miliar, sementara kalau dengan patroli
kapal laut dengan jam operasi 3 hari kerja selama 50 jam bisa mencapai Rp 600
miliar," kata Susi.
Susi mengungkapkan, hitungan
tersebut terutama dihitung dari perbandingan konsumsi BBM antara pesawat udara
dan kapal laut.Lewat penghematan setidaknya Rp 500 miliar tersebut, pihaknya
bisa mengalihkannya ke pembelian speedboat untuk pengawasan di pulau-pulau
kecil."Penghematan Rp 500 miliar jadi kita bisa tambah buat beli
speedboat. Kemarin saya ke NTT terumbu karang rusak karena bom ikan, setelah
ditanya ternyata mereka kurang perahu untuk pengawasan," jelas Susi.
Sementara untuk usulan kapal markas,
Susi ingin agar dirinya maupun pejabat eselon I kementeriannya bisa berkantor
di mana pun di atas laut.
"Punya kapal markas dengan wilayah laut yang luas itu harus. Fungsinya untuk bakti sosial,ada rumah sakit, sekolah keliling, karantina ikan. Juga agar Dirjen saya berkeliling, nggak hanya di Jakarta terus kantornya," ucapnya."Ada kapal markas kan staf dan jajaran KKP lebih sering di lautan. Kita mau pinjam kapal perang kadang fasilitasnya bukan buat peruntukan kantor, atau baksos keliling, jadi repot," tambahnya
"Punya kapal markas dengan wilayah laut yang luas itu harus. Fungsinya untuk bakti sosial,ada rumah sakit, sekolah keliling, karantina ikan. Juga agar Dirjen saya berkeliling, nggak hanya di Jakarta terus kantornya," ucapnya."Ada kapal markas kan staf dan jajaran KKP lebih sering di lautan. Kita mau pinjam kapal perang kadang fasilitasnya bukan buat peruntukan kantor, atau baksos keliling, jadi repot," tambahnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar